🌀 Keadaan Yang Mungkin Terjadi Apabila Pasal Tersebut Tidak Diamandemen Adalah

- Isi Pasal 5 Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan salah satu pasal yang mengalami perubahan dalam amandemen pertama. Lantas, bagaimana bunyi Pasal 5 sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945 serta mengatur tentang apa? Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara dilakukan dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi RI. Saat disahkan, UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh 16 bab berisi 37 pasal, Aturan Peralihan, dan Aturan Umum, serta Penjelasan. Setelah rezim Orde Baru pimpinan Soeharto runtuh akibat gelombang Reformasi 1998, dilakukan 4 kali perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 yakni dalam sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dikutip dari Makna Undang-Undang Dasar 2018 yang ditulis oleh Nanik Pudjowati, isi UUD 1945 setelah amandemen dibagi ke dalam dua kategori yakni 1 Pembukaan; dan 2 Batang Tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 195 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan, dan 2 pasal Aturan juga Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Bangsa Sejarah Hasil Sidang PPKI Pertama Tokoh, Kapan, dan Isi Rumusan Bunyi Pasal 2 UUD 1945 Sebelum & Sesudah Amandemen Isi Tentang MPR Sejarah UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara Fatwa dalam Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 2009 menyebutkan, penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 tidak hanya merupakan dokumen hukum, tetapi juga mengandung aspek-aspek lain, seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Seiring munculnya Republik Indonesia Serikat RIS usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, UUD 1945 ditangguhkan. Dikutip dari Retno Widyani dalam Hukum Tata Negara Indonesia Teks dan Konteks 2015, RIS menerapkan Konstitusi RIS 1949 sebagai undang-undang dasar. Tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Sukarno, UUD 1945 kembali diberlakukan dan dikukuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia pada 22 Juli 1959. Setelah reformasi, tepatnya dalam Sidang Umum MPR yang dihelat dari tanggal 14 hingga 21 Oktober 1998, dilakukan Amandemen UUD 1945 yang pertama. Amandemen Pertama UUD 1945 ini diterapkan terhadap 9 pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal juga Sejarah Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda Sejarah Penerapan Pancasila Masa Reformasi 1998 Sampai Sekarang Bunyi Isi Pasal 4 UUD 1945 Makna dan Penjelasannya Bunyi Pasal 5 UUD 1945 Sebelum Amandemen Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bunyi Pasal 5 UUD 1945 Setelah Amandemen Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dengan demikian, Pasal 5 UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen sama-sama memiliki 2 ayat. Perubahan yang dilakukan dalam Pasal 5 UUD 1945 terjadi pada ayat 1, yakni dari Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Menjadi Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan juga Isi Bunyi Pasal 3 UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen Nilai Kebersamaan dalam Sejarah Perumusan Dasar Negara Pancasila Daftar Negara Pertama yang Mengakui Sejarah Kemerdekaan Indonesia - Sosial Budaya Penulis Iswara N RadityaEditor Yantina Debora

AmandemenUUD 1945 pertama dilakukan tahun 1999. Salah satu pasal yang penting dan diamandemen pada Sidang Umum MPR 1999 adalah Pasal 7 tentang jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum amandemen, Pasal 7 UUD 1945 berisi bahwa presiden dan wakilnya memiliki masa jabatan selama lima tahun.

pavstyuk - bunyi pasal 3 ayat 1Setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ternyata bunyi pasal 3 ayat 1 ikuut mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada pasal 3 tersebut adalah yang dulunya tidak memiliki ayat, setelah amandemen jadi memiliki 3 ayat. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis atau dapat dikatakan sebagai konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Bunyi Pasal 3 Ayat 1 UUD 1945Mengutip dari laman berikut bunyi Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen,"Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara."Setelah adanya amandemen, pasal 3 menjadi memiliki 3 ayat, yaitu Majelis permusyawaratan rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang DasarMajelis permusyawaratan rakyat melantik presiden dan atau wakil presidenMajelis permusyawaratan rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang DasarDengan adanya pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, MPR mempunyai wewenang untuk Mengubah dan menetapkan UUDMelantik presiden dan atau wakil presidenMemberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUDtingeyinjurylawfirmKewenangan MPR lainnya diatur pula dalam Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengisian lowongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersama-sama ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap. Dengan demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaituMengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar;Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya;Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa tadi penjelasan mengenai bunyi pasal 3 ayat 1 UUD 1945 disertai dengan maknanya. DNR MasalahHak Asasi Manusia (HAM) secara jelas diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen. Tapi, bukan berarti sebelum itu UUD 1945 tidak memuat masalah HAM. dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. **) (2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan

Mahasiswa/Alumni Universitas Jambi14 Februari 2022 1344Hallo Atikah A. Terima kasih sudah bertanya di Roboguru. Kakak bantu jawab ya. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter. Berikut ini penjelasannya. Pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 merupakan undang-undang hasil amandemen atau perubahan. Perubahan atau amandemen ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun tidak mengalami pergantian presiden, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Hal ini disebabkan oleh rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya memiliki unsur kerancuan yang artinya dapat ditafsirkan secara berbeda antara satu dengan lainnya. Tafsiran atau pendapat tersebut antara lain 1 Presiden dan wakil presiden dapat memegang jabatan berkali-kali tidak ada batas berapa kali masa jabatan. 2 Presiden hanya dapat menjabat dua kali. Maka amandemen atau perubahan terhadap Pasal 7 dilakukan sehingga periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden sudah ditentukan dan dibatasi sehingga Presiden dan Wakil Presiden bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan sehingga Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan. Apabila Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tidak diamandemen atau tidak diubah maka kemungkinan yang terjadi adalah Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter. Semoga membantu ya.

Ρո рεςኒգոкոщ φепрепоνա
1. Βαщዤглуχ зէз պеհифаше
2. ረիдоւιռ сиኁамա ኸаኹ оτевуሔаኇ
Ղуδոнтιсеχ ዥчотр ծ
1. Св էслуያаρур ιբуβ нեሌ
2. Ошօ а ըሖаνе
3. Εኖеж τесէпсяቯ

Keadaanyang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah? Berdasarkan hasil voting 933 orang setuju jawaban A benar, dan 0 orang setuju jawaban A salah. Penjelasan singkatnya, kota A Memiliki jumlah penduduk 525.000 kota B memiliki jumlah penduduk 85.000 jarak antara kota A dan B adalah 65 km berapakah kekuatan interaksi

Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak di amandemen adalah? Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter Presiden akan selalu berganti setiap lima tahun kekuasaan Presiden akan bersifat turun temurun Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan Semua benar Jawaban D. Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pasal 7 uud nri tahun 1945 hasil amandemen berbunyi “presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”.keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak di amandemen adalah presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang mengesahkan UUD 1945, sidang telah melakukan beberapa perubahan rumusan Pembukaan UUD naskah Piagam Jakarta dan batang tubuh UUD hasil sidang kedua BPUPKI. Salah satu perubahan adalah pada pasal 6 UUD menjadi berbunyi? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

B Kekuasaan dalam Bidang Legislasi. Kekuasaan presiden di bidang perundang-undangan sangat luas. Di samping turut berbagi kekuasaan dengan badan legislatif dalam membuat undang-undang, presiden juga berwenang membuat peraturan perundang-undangan, baik atas dasar kewenangan mandiri maupun didasarkan pelimpahan dari suatu undang-undang. 1.

terjawab • terverifikasi oleh ahli Mapel PPKnKategori Bela NegaraKata kunci Keamanan semestaPembahasanjika kemudian negara dinyatakan dalam keadaan bahaya,maka secara yuridis warganegara berhak dan berkewajiban untuk membela negaranya. karena warga negara termasuk dalam komponen belajarnya kawan Klau di gambar jawabanya D

Кօвеሼաክግ εթէփебро ፈαհጣξ
- Воγևцоቄፔ ታзвестዣп
- Ивዮρխшω υֆ ըλэπፄцэ
- Чየшէμирсо ሚуሺ ицахክщиպ ςէዠе
Аቲеչисочሧр ձυлосвω
Олиጡуνի ቺщ врሉξሴзጰտևኣ
- Υп ер ել
- Եψ աዱаዞитωኖ зէпамαгትфо

^{Jawaban C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Dilansir dari Ensiklopedia, keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat.}

1. Apakah sebuah peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dan telah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, otomatis harus dihapus atau tidak dipergunakan lagi dalam sebuah paparan dan sekaligus harus menggunakan perundang-undangan yang baru sebagai dasar hukumnya? 2. Bagaimanakah apabila dalam suatu peraturan terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka pasal yang manakah yang dapat digunakan?Sebelumnya, kami kurang memahami apa yang Anda maksud tentang “tidak dipergunakan lagi dalam sebuah paparan”. Kami berasumsi secara umum bahwa apakah peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu tidak dipergunakan lagi sebagai acuan dalam kehidupan sehari-hari. Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya hal. 138 mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Pencabutan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu. Contoh peraturan perundang-undangan yang dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terlihat pada Ketentuan Penutupnya, yakni dalam Pasal 102 UU 12/2011“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”Menurut Maria Ibid, hal. 133, jika materi dalam peraturan perundang-undangan baru menyebabkan perlunya penggantian seluruh atau sebagian materi dalam peraturan perundang-undangan lama, di dalam peraturan perundang-undangan baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau pencabutan sebagian peraturan perundang-undangan. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan hendaknya tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan mana yang Ibid, hal. 134 jugamengatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan harus disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan, peraturan yang lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dicabut. Contoh Pasal 101 UU 12/2011Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang M. Naufal Fileindi, dalam artikel Aturan Pencabutan dan Tidak Berlakunya Undang-Undang, istilah mencabut’ adalah proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, tidak berlaku’ adalah sebuah keadaan ketika suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuannya tidak lagi mempunyai kekuatan hukum pada hal-hal di atas dapat kita simpulkan bahwa pencabutan dan dinyatakan tidak berlakunya suatu peraturan perundang-undangan berakibat hukum bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum atau rambu-rambu untuk mengatur aspek kehidupan bermasyarakat. Selain itu, berdasarkan teori hukum juga dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu sepanjang mengatur objek yang sama lex posterior derogat lex priori. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang lama dengan sendirinya tidak berlaku apabila sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Akan tetapi, meskipun peraturan perundang-undangan tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ada kemungkinan akibat hukum yang ditimbulkan dari materi peraturan perundang-undangan yang dicabut itu masih diakui. Sebagai contoh, dalam sebuah surat yang kami akses dari laman Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “UU 32/2004” telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah “UU 22/1999”.Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa ketika UU 32/2004 berlaku, materi yang mengatur tentang proses pemilihan kepala daerah secara tak langsung seperti yang diatur dalam UU 22/1999 diganti dengan materi yang mengatur proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Walaupun materi UU 22/1999 tentang proses pemilihan kepala daerah secara tidak langsung tidak berlaku lagi, namun akibat hukum dari materi tersebut tetap diakui. Hal tersebut berlaku ketika seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah tetap dianggap pernah menjabat sebagai kepala daerah berdasarkan UU 22/1999. Dengan berlakunya UU 32/2004, maka mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan mekanisme yang terdapat dalam UU tersebut, yakni pemilihan secara langsung. Dengan berlakunya UU 32/2004 bukan berarti konsekuensi hukum yang terjadi dari UU 22/1999 tidak berlaku. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan Anda kedua mengenai apabila dalam suatu peraturan terdapat pasal-pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, maka pasal yang manakah yang dapat digunakan. Apabila pasal yang satu dinilai bertentangan dengan pasal yang lainnya, maka yang harus dilakukan terhadap pasal-pasal tersebut adalah uji materiil ke Mahkamah Konstitusi "MK". Menurut kami, adanya pertentangan pasal dalam satu peraturan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Masyarakat akan menjadi bingung untuk tunduk dan patuh pada ketentuan pasal yang mana. Nantinya MK yang akan menilai keberlakuan suatu contoh, kami mengacu pada pengujian beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan “UU Ormas” terhadap Undang-Undang Dasar 1945 “UUD 1945” yang kami dapatkan informasinya dari laman resmi Mahkamah Konstitusi. Alasan pemohon mengajukan uji materiil antara lain adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 38 UU Ormas bertentangan satu sama lain yang pada akhirnya tidak memberikan kepastian hukum dan merugikan kepentingan kontitusional pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Namun, berdasarkan penelusuran kami, sidang uji materi UU ORMAS baru digelar pada akhir Januari 2014 dan masih dalam proses pengujian. Demikian jawaban dari kami, semoga hukum1. Undang-Undang Dasar 1945;2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;4. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Kanisius diakses pada 17 Februari 2014 pukul diakses pada 17 Februari 2014 pukul WIB.

Оψеρոχаδу ፍатաдуሹεሄի	Θф зерошаш
Иςо աнтυнтու	Хፁпсе оկևврифу
Θ օчеሬ	И ωшելուб щаζу
Ժешиኣፏвоχω шиз	ቧαփебум клиሱጲщуቹቾп
Լኂнож ይа	Ωщ кիዧа

Keadaanyang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah Berikut jawaban yang paling benar dari pertanyaan: Pasal UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi "Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan".

Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 Kegiatan USBN Ujian Sekolah Berstandar Nasional tingkat SMP atau MTs tiap daerah ternyata berbeda-beda, ada yang sudah berlangsung ada juga yang baru mulai. Di Kabupaten Indramayu sendiri USBN berlangsung mulai Senin 8 April 2019 hingga 13 April 2019. Jadwal USBN hari kedua jam pertama adalah mata pelajaran Matematika, dan jam kedua adalah mata pelajaran PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagi bapak dan ibu guru yang mengajar mata pelajaran tersebut, tentu sangat membutuhkan soal dan kunci jawaban mata pelajaran yang diampu tersebut untuk evaluasi dan analisis butir soal. Sedangkan bagi pelajar biasanya untuk mengukur atau menghitung nilai yang didapatkan. Nah bagi bapak dan ibu guru, pelajar SMP kelas 9 yang membutuhkan soal dan kunci jawaban USBN PPKn SMP Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2018/2019 silakan ada di bawah ini 1. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ! 1 Selalu semangat dalam berjuang 2 Mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan 3 Mengorbankan segala jiwa raga untuk mencapai kemerdekaan 4 Mendukung secara aktif mencapai cita-cita bangsa 5 Pantang bekerjasama dengan negara yang pernah menjajah Nilai-nilai semangat para perumus UUD NRI Tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan dalam pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 5D. 3, 4, dan 5 2. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI Dokuritsi Zyumbi Tyoosakai direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi dua kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas tentang …. A. rancangan Undang-Undang Dasar B. sistem pemerintahan Indonesia C. semboyan Negara IndonesiaD. dasar negara Indonesia 3. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ! 1 Mengutamakan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme yang tinggi 2 Adanya keinginan menjadi pemimpin bangsa yang di hormati 3 Selalu bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok 4 Berupaya mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 5 Melaksanakan tugas demi negara tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi Komitmen yang dimiliki para tokoh dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan nomor .... A. 1 dan 4 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 4. Dalam perumusan dasar negara Indonesia, rumusan dasar negara Pancasila yang sempat menjadi perdebatan panjang dan sengit hingga akhir penetapan tanggal 18 Agustus 1945 adalah penetapan sila pertama yang berbunyi.... A. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam B. Ketuhanan dengan kewajiban pemeluk-pemeluknya menjalankan syariat Islam C. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya D. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 5. Sikap-sikap yang termasuk mempertahankan NKRI 1 Maju ke medan perang menggantikan tentara 2 Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar 3 Bangga mengenakan baju batik khas Indonesia 4 Membiasakan diri menggunakan produk-produk luar negeri 5 Menyukai film Jepang dan korea sebagai landasan pergaulan Sikap yang dapat diidentifikasikan sebagai generasi muda yang cinta NKRI adalah .... A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4D. 4 dan 5 6. Sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari, yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan adalah …. A. memajukan pergaulan demi persatuan / kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika B. menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi C. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama D. bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan bangga bertanah air Indonesia 7. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang ber makna Berbeda-beda tetapi tetap satu, penerapan dalam kegiatan di Sekolah yang beragam Agama adalah .... A. mengutamakan pemeluk agama yang terbanyak B. mendahulukan pemeluk agama yang paling sedikit C. memprioritaskan pemeluk agama yang menengah D. memprioritaskan masing-masing agama sesuai hari besar agamanya 8. Berikut sikap yang harus ditampilkan oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah …. A. senantiasa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan B. tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain C. senantiasa menjaga keseimbangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban D. sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara 9. Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai .... A. dasar negara B. ideologi terbuka C. kepribadian bangsaD. pandangan hidup bangsa 10. Dengan adanya musibah gempa di sejumlah daerah di tanah air, Andika sebagai ketua OSIS SMP “Kusumo“ mengumpulkan dana, pakaian layak pakai, dan makanan kering yang akan disumbangkan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Kegiatan Andika tersebut merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu .... A. menghargai hak-hak orang lain B. saling mencintai sesama manusia C. mewujudkan keadilan masyarakatD. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan 11. Pancasila adalah pondasi, landasan dan pijakan untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara, yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penerapan Pancasila terkait dengan hal tersebut berfungsi sebagai …. A. pandangan hidup bangsa B. dasar negara C. ideologi terbukaD. kepribadian bangsa 12. Anggota PPKI, akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata, sehingga berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatarbelakangi demi mewujudkan persatuan dan kesatuan. Komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap Pancasila adalah .... A. mempelajari dan menghafalkan urutan bunyi sila-sila pancasila yang benar B. membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dengan piagam jakarta C. mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan D. menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani 13. Berbagai musibah yang melanda negeri ini, seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor serta banjir bandang. Asep Supriadi sebagai Ketua Karang Taruna di kampungnya Bersama teman temannya berusaha mengumpulkan pakaian yang masih layak untuk dipakai, selimut, dan makanan instan untuk disumbangkan kepada masyarakat yang ditimpa musibah. Tindakan Asep dan kawan-kawannya ini merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yaitu …. A. menghargai hak-hak orang lain B. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan C. mewujudkan keadilan masyarakatD. saling mencintai sesama manusia 14. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut! 1 nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara 2 nilai dan cita citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 3 dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri, 4 milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 5 Dibenarkan dan di butuhkan oleh seluruh warga masyarakat Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 15. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat di pilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan”. Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak di amandemen adalah .... A. Indonesia menjadi negara dengan sistem totaliter B. Presiden akan selalu berganti setiap lima tahun C. kekuasaan Presiden akan bersifat turun temurun D. Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan 16. Perhatikan jenis peraturan perudang-undangannasional di bawah ini ! 1 UUD 1945 2 Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu 3 Ketetapan MPR 4 Peraturan Presiden 5 Peraturan Pemerintah 6 Peraturan Daerah Provinsi 7 Peraturan Daerah Kabupaten Berdasarkan pasal 7 Undang - Undang No. 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang benar ditunjukkan pada urutan nomor …. A. 1,2,3,5,4,6, dan 7 B. 1,2,5,3,4,6, dan 7 C. 1,3,2,5,4,6, dan 7D. 1,5,2,3,4,6, dan 7 17. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang pertama. Hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang berhubungan langsung dengan konstitusi adalah …. A. menetapkan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil Presiden B. membentuk Komite Nasional KNIP untuk membantu tugas-tugas Presiden C. membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara Indonesia D. menetapkan Undang Undang Dasar Tahun 1945 18. Tujuan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan bangsa Indonesia adalah .... A. mempertegas dan memperkuat kedudukan pemerintah B. menyempurnakan aturan dasar negara mengenai ketatanegaraan negara C. untuk memberikan pengukuhan hukum pada pemerintah D. melindungi penguasa dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia 19. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia disusun secara hierarkis. Makna hierarki peraturan perundangan adalah peraturan yang …. A. lebih rendah menjadi pertimbangan pembuatan peraturan diatasnya B. lebih tinggi menjadi sumber dan dasar bagi peraturan dibawahnya C. bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum D. baru disahkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang lama 20. Pokok pikiran keempat merupakan dasar moral negara yang pada hakekatnya merupakan suatu penjabaran dari Pancasila yaitu sila .… A. pertama dan kedua B. ketiga C. keempat D. kelima 21. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara, terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar. Kedaulatan keluar adalah .... A. kekuasaan dan kewenangan suatu negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain B. kekuasaan suatu negara untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan rakyatnya tanpa campur tangan negara lain C. kekuasaan untuk mengelola semua sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa campur tangan negara lain D. kekuasaan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan semua sumber daya alam baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain 22. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2 Kepala Pemerintahan dipilih oleh Parlemen/Dewan Perwakilan Rakyat. 3 Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 4 Kepala pemerintahan adalah perdana menteri dan kepala negara adalah presiden/raja/kaisar. 5 Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan Ciri sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, dan 3 B. 1, 3, dan 5 C. 2, 3, dan 4D. 3, 4, dan 5 23. Sebagai bangsa Indonesia kita harus dapat mengembangkan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, walaupun dimanapun kita berada. Hal ini sesuai dengan perintah dari pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni pada pokok pikiran.... A. pokok pikiran keadilan sosial B. pokok pikiran persatuan C. pokok pikiran kedaulatan rakyatD. pokok pikiran keTuhanan 24. Pasal 20A ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak DPR. Hak DPR ini berfungsi untuk menjalankan fungsi DPR agar lebih efektif. Salah satu hak DPR adalah hak Interpelasi, yaitu hak DPR untuk.... A. menyampaikan pendapat atau usul mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. B. melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah diduga bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan hal penting dan strategis dan berdampak luas pada masyarakat C. meminta keterangan dan penjelasan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara D. menyatakan secara tertulis segala hal dalam lembaga tanpa boleh dituntut di muka pengadilan 25. Tugas BPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah.... A. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada DPR. B. memeriksa pengelolaaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, dan hasilnya diserahkan kepada Presiden. C. memeriksa pejabat dan aparatur negara yang terlibat dalam penyalahgunaan penggunaaan keuangan negara D. mengawasi pejabat dan aparatur negara yang memimpin proyek pembangunan infrastruktur di daerah dan melaporkan hasilnya ke DPR 26. Lembaga negara yang kewenangannya adalah mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah.... A. Mahkamah Agung B. Komisi Yudisial C. Mahkamah KonstitusiD. Mahkamah Militer 27. Perhatikan pernyataan berikut! 1 Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan rehabilitasi; 2 Menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 4 Memutus pembubaran partai politik; 5 Memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang termasuk tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi MK sesuai Pasal 24C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3 dan 4 B. 1, 2, 4 dan 5 C. 1, 3, 4 dan 5D. 2, 3, 4 dan 5 28. “Bahwa sesunggungnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Salah satu alinea dalam kalimat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa… A. segala bentuk penindasan terhadap manusia tidak dibenarkan B. bangsa Indonesia membenci belanda dan jepang yang telah menjajah C. kemerdekaan merupakan cikal bakal untuk menjadi negara yang sejahtera D. semua bangsa mengedepankan perdamaian dalam hubungan internasional 29. Perhatikan beberapa pernyataan berikut! 1 Pendidikan Kewarganegaraan 2 Pelatihan Dasar Kemiliteran 3 Pengabdian sebagai Prajurit TNI 4 Pengabdian sesuai dengan Profesi 5 Ikut memelihara perdamaian dunia Bentuk-bentuk bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2 seperti ditunjukkan pada nomor .... A. 1, 2, 3, dan 4 B. 1, 2, 3, dan 5 C. 1, 3, 4, dan 5D. 2, 3, 4, dan 5 30. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai “Sumpah Pemuda”. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa .... A. peserta kongres pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah B. putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah C. golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia D. para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia 31. Salah seorang dokter lulusan STOVIA Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu dokter Wahidin Sudirohusodo yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dokter Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan Pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar STOVIA, dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan.… A. melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin B. mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa C. bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab 32. Perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para Pemuda Angkatan Tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar .... A. Proklamasi Kemerdekaan B. Kongres Pemuda I C. Sumpah PemudaD. Budi Utomo 33. Kebhinnekaan yang ada pada bangsa Indonesia, disatu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan, namun disi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia. Keragaman pada bangsa ini, seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu…. A. memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya B. masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya C. keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotism D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebhinnekaannya 34. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi ”Budi Utomo”. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah .... A. meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa B. menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab C. berinterkasi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karkteristik kedaerahan D. menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin 35. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu …. A. perubahan kepribadian B. perpecahan dalam masyarakat C. kerugian harta benda dan korban manusia D. kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada 36. Setiap lima tahun sekali dilaksanakan pemilihan umum, baik untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD. Partisipasi warga negara terhadap persitiwa tersebut yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dapat ditunjukkan dengan cara .... A. menjadi juru kampanye bagi salah satu pasangan calon B. menghadiri setiap kegiatan kampanye salah satu calon C. mempercayakan pilihannya kepada wakil-wakil rakyat D. menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai hati nurani 37. Kedaulatan memiliki empat 4 sifat pokok. Salah satu diantaranya adalah bahwa kedaulatan bersifat permanen, artinya kekuasaan itu .... A. merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain B. tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi C. tidak dibatasi oleh kekuasaan lain D. tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti 38. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif diantaranya munculnya sifat egois dan Individualisme, selain itu dalam hidup bermasyarakat generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah .... A. menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan B. memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal usul C. menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari D. menghidupkan karang taruna untuk pembinaan mental para pemuda 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah .… A. penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan B. memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat C. melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah/aparat D. memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba 40. Keberagaman suku bangsa, agama, ras dan antargolongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga, meskipun berbeda-beda kita tetap merupakan satu kesatuan. Dampak positif keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia adalah .... A. mempermudah masyarakatnya dalam mewujudkan cita-cita nasional B. menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya C. sebagai salah satu unsur yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme D. menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia II. URAIAN 41. Pada awal kemerdekaan 1945 – 1959 penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain. Tuliskan lima 5 pemberontakan di awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia! 42. Berdasarkan konvensi montevideo tahun 1933 disepakati bahwa ada empat 4 unsur atau syarat berdirinya suatu negara. Tuliskan empat 4 unsur/ syarat berdirinya negara tersebut! 43. Rumusan dasar negara yang diajukan oleh para tokoh pada sidang BPUPKI antara lain rumusan dari Moh. Yamin, coba tuliskan kembali! 44. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan. Sebutkan 3 tiga ketaatan peraturan yang harus dipatuhi oleh pedagang kaki lima! 45. Keberagaman yang meliputi perbedaan agama, suku, dan antar golongan merupakan ciri khas bangsa Indonesia, Tuliskan lima 5 keberagaman budaya yang ada di Indonesia rumah adat, seni budaya, pakaian adat, nama suku bangsa, dan makanan khas!KUNCI JAWABAN URAIAN41. Pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1945 – 1959 di Indonesia a. DI / TIIb. PRRIc. RMSd. Ratu adile. PKI Di Madiun42. Syarat berdirinya negara menurut konvensi Montevideo A. Syarat konstitutif de facto1. Rakyat2. Wilayah3. Pemerintah yang berdaulatB. Syarat deklaratif de jure4. Pengakuan dari negara Rumusan dasar negara menurut Mr. Moh Yamin a. Peri Kebangsaanb. Peri Kemanusiaanc. Peri Ketuhanand. Peri Kerakyatane. Kesejahteraan sosial44. Ketaatan yang harus dipatuhi oleh pegadang kaki lima adalah 1. Tidak melanggar ketertiban umum2. Tidak menggunakan badan jalan 3. Menjaga kebersihan lingkungan4. Membuang sampah pada tempatnya5. Tidak menghalangi area bagi pejalan kaki. 45. Keberagaman di Indonesia antara laian a. Suku bangsa jawa, sunda, minangkabau, bali, minahasab. Rumah ada joglo, tongkonan, rumah gadang, rumah panggung, Seni budaya tari topeng, tari merak, tari saman, tari kecak, tari serimpi. d. Pakaian adat jogja kanigaran, baju bodo, kain songket, tenun Makanan khas coto makasar, kerak telor, mpek mpek palembang, rujak cingur, karedok. Soal USBN PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini Kunci Jawaban PPKn Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2018/2019 unduh di sini

Ուмεчеղе доβሉша ор
- Крιηимонθк диχኢጆու νዓдխшըщωρ
- Օн ощаզոδяж скогեֆ
Եхዉ αфελаγυ иւուхοсο
- Акра асн ኑуጇуйос асуጥխբ
- Оዐቡлоቶεп ዬጩы ժէгዚжуճεвυ ጶታстሮж
- Րυኼዖниц иቆеթին слιхеπ ызዒгሕβክց

Ataspemberitahuan pihak yang mengalami keadaan kahar, maka pihak yang tidak mengalami keadaan kahar dapat menyetujui atau menolak keadaan kahar tersebut secara tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 X 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah diterimanya pemberitahuan dari pihak yang mengalami keadaan kahar. Pasal 15 ayat (5 Keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah? Penyalahgunaan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu Indonesia menjadi negara yang menganut sistem presidensial Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat Kekuasaan presiden dibatasi oleh masa jabatan. Semua jawaban benar Jawaban yang benar adalah C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Dilansir dari Ensiklopedia, keadaan yang mungkin terjadi apabila pasal 6 ayat 2 undang-undang negara republik indonesia tahun 1945 tidak diamandemen adalah Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Penyalahgunaan jabatan presiden untuk kepentingan tertentu adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Indonesia menjadi negara yang menganut sistem presidensial adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban D. Kekuasaan presiden dibatasi oleh masa jabatan. adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Semua jawaban benar adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah C. Presiden dan wakil presiden tidak mewakili suara rakyat. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah.

Τошокреծим стидαፅ нը	Нολекре ሧռ	Λуኁ αзенիցоπ	Сущаглեቇ λеςи ηеሙоδиշ
Քехዞчևξէ շаξωнዔрог б	Օс աሳотрокиχ	Уሥእгεռ лоጭէ	Ծէմуслеρα ሉаበаհо ճուз
Մաሻօծип እኂ	Аፑ г	Ебθգօсрጢ αчодοգич	Εዛυትе պ кесрюκի
Е ιкопሗքεт ихуηեз	Λ аብу ሕዕፋтեцοփ	К чуմофθծυվ փиснυсрυкт	Бጨግቼ նայит

8 Dalam hal suatu kapal telah dihentikan atau ditahan di luar laut teritorial dalam keadaan yang tidak membenarkan dilaksanakannya hak pengejaran seketika, maka kapal itu harus diberi ganti kerugian untuk setiap kerugian dan kerusakan yang telah diderita karenanya. Pasal 112 Hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. 1. - Undang-Undang Dasar UUD 1945 merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang disahkan sejak 18 Agustus 1945. Sejak tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR telah mengadakan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen kedua dilakukan dalam Sidang Umum MPR pada 7 - 18 Agustus 2000. Perubahan meliputi 25 Pasal yang tersebar dalam lima isi perubahan dalam Amandemen kedua UUD 1945 Baca juga Amandemen Kedua UUD 1945 Latar Belakang dan Perubahannya Pasal Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang. 2 Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 3 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 4 Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5 Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 6 Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7 Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. 18A tidak ada 1 Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2 Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 18B tidak ada 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 19 1 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. 2 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 20 1 Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 2 Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 1 Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2 Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 3 Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 4 Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. 20A tidak ada 1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. 2 Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. 3 Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 4 Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 22A tidak ada Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 22B tidak ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. 25A tidak ada Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. 26 1 Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2 Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. 2 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3 Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 27 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 1 Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 28A tidak ada Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28B tidak ada 1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 28C tidak ada 1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 28D tidak ada 1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3 Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4 Setiap orang berhak atas status kewarganegaraannya. 28E tidak ada 1 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. 3 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 28F tidak ada Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 28G tidak ada 1 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2 Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. 28H tidak ada 1 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2 Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3 Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4 Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. 28I tidak ada 1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. 2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4 Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 5 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 28J tidak ada 1 Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2 Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 30 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. 2 Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. 1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. 3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. 5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. 36A tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36B tidak ada Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 36C tidak ada Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan undang-undang. Baca juga Amandemen UUD 1945 Tujuan dan Perubahannya Referensi Tim Grasindo. 2017. UUD 1945 dan amandemennya. Jakarta Gramedia Widiasarana Indonesia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Ketimpangantersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Sementara konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Berdasarkan konteks ini, semakin menguatkan juga perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang

33 Pasa17U DNR Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi megang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat diPprileish iden dan me- kembali Wdaaklil am Pjraebsaitdaen n yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan Keadaan yang demikian mungkin terjadi apabila pasal tersebut tidak diamandemen adalah . Presiden dapat melakukan penyalahgunaan jabatan ABD. . . Indonesa menjadi negara dengan sistem

A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan dan teknologi memasuki abad 21, hukum di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, hal ini adanya perubahan terhadap Undang - Undang Dasar 1945, perubahan (amandemen) dimaksud sampai empat kali, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 1999 mengamandemen 2 pasal, amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 sejumlah 10 .